Mereka menuntut Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla mencabut PP No. 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di institusi kepolisian.
Sebelum ke gedung wakil rakyat itu, mereka menggelar aksi di Tugu Rencong, Simpang Kuta Blang, Kota Lhokseumawe, dan setelah itu mereka berjalan ke Gedung DPRK Aceh Utara untuk melanjutkan orasinya.
Saat membakar ban, polisi yang berjaga di gedung itu melarang. Sehingga sempat terjadi kericuhan antara mahasiswa dan polisi. Sempat terjadi saling dorong antar mahasiswa dan polisi. Namun, belakangan polisi mengizinkan demonstran melakukan pembakaran ban bekas di halaman gedung itu.
Sementara itu, tiga anggota dewan yang menemui mahasiswa yaitu Saifannur, Fauzi, T Bakhtiar. Namun, mahasiswa menolak dan ingin ditemui langsung oleh Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil.
Belakangan Ismail A Jalil juga menemui pendemo dan mendengarkan aspirasi mereka. Koordinator aksi, Zahri Abdullah, menyebutkan terlalu banyak polemik terjadi di Indonesia seperti soal hukum, keamanan, ketenagakerjaan dan politik.
“Polemik banyak tidak tuntas. Ditambah lagi PP No 60/ 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berlaku pada kepolisian Negara republik Indonesia, kami desak cabut PP itu,” tuturnya.
Dia juga meminta pemeirntah membatalkan kenaikan tarif dasar listrik golongan 900 VA serta kenaikan harga BBM.
“Itu semua bisa menyengsarakan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ismail A Jalil, menyebutkan, akan meneruskan tuntutan mahasiswa itu ke DPR Aceh dan DPR RI di Jakarta. Setelah berorasi, mahasiswa membubarkan diri.
0 komentar:
Post a Comment